Indonesia kerap dibanggakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kaya akan budaya, sumber daya alam, dan potensi generasi mudanya. Namun kebanggaan itu belum sepenuhnya bermakna apabila pembangunan masih terpusat di kota-kota besar, sementara wilayah perbatasan terus berjuang dengan keterbatasan. Sudah waktunya kita menggeser cara pandang: perbatasan bukan halaman belakang bangsa, melainkan beranda terdepan yang harus dijaga dan diperkuat.
Merauke, di ujung timur Nusantara, adalah cermin nyata dari tantangan sekaligus harapan tersebut. Di sanalah matahari pertama Indonesia terbit. Namun pertanyaannya, apakah perhatian negara juga terbit dari sana? Jika akses pendidikan masih terbatas, lapangan kerja belum memadai, dan infrastruktur belum optimal, maka komitmen pemerataan belum sepenuhnya terwujud. Pembangunan yang adil harus dimulai dari wilayah yang paling membutuhkan perhatian.
Di pasar tradisional Merauke, kita menyaksikan ketangguhan para pedagang kecil—terutama mama-mama Papua—yang setiap hari berjuang menopang ekonomi keluarga. Mereka bukan sekadar pelaku usaha mikro; mereka adalah tulang punggung ekonomi lokal. Sayangnya, sistem pendukung belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Akses permodalan masih sulit, stabilitas harga belum terjamin, dan daya saing pasar tradisional terancam oleh berbagai faktor eksternal. Jika negara ingin membangun ekonomi yang kokoh, maka pelaku usaha kecil harus menjadi fondasi utama. Dukungan konkret dalam bentuk pembiayaan terjangkau, pelatihan kewirausahaan, serta perlindungan pasar adalah langkah mendesak yang tak boleh ditunda.
Generasi muda di Merauke juga menyimpan energi besar yang belum sepenuhnya tersalurkan. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal tanpa kepastian penghasilan dan jaminan masa depan. Mereka memiliki semangat, tetapi peluang sering kali terbatas. Ketika akses pelatihan keterampilan dan investasi industri lokal belum memadai, maka potensi itu terancam terbuang. Negara harus hadir dengan strategi penciptaan lapangan kerja berbasis potensi daerah, mulai dari sektor pertanian, kelautan, hingga ekonomi kreatif. Memberdayakan pemuda berarti menyiapkan Indonesia yang lebih tangguh dalam jangka panjang.
Di wilayah pesisir, nelayan Merauke menggantungkan hidup pada laut yang kaya potensi. Namun tanpa fasilitas pendukung seperti pelabuhan yang memadai, penyimpanan hasil tangkapan, serta sistem distribusi yang efisien, nilai ekonomi hasil laut belum maksimal. Padahal sektor perikanan dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Dengan investasi yang tepat dan kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil, keseimbangan antara eksploitasi dan keberlanjutan dapat dicapai. Laut bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan peluang besar yang menanti sentuhan kebijakan strategis.
Pendidikan pun menjadi isu mendasar yang tak boleh diabaikan. Anak-anak di perbatasan memiliki mimpi yang sama dengan anak-anak di kota besar. Namun tanpa ruang kelas yang layak, tenaga pengajar berkualitas, dan sarana belajar yang memadai, mimpi itu terancam terhambat. Pemerataan pendidikan bukan sekadar janji politik, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, berhak atas kualitas pendidikan yang setara.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan patut diapresiasi. Inisiatif warga menanam mangrove untuk mencegah abrasi menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek aktif yang peduli pada kelestarian alam. Pembangunan yang berkelanjutan harus menghargai partisipasi lokal dan mengintegrasikan aspek ekonomi serta lingkungan secara seimbang. Pertumbuhan tanpa keberlanjutan hanya akan menimbulkan masalah baru di masa depan.
Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Hunian layak, fasilitas publik, dan layanan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Aspirasi tentang sekolah rakyat dan penguatan layanan sosial menandakan adanya kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian serius. Pembangunan tidak boleh berhenti pada simbol atau peresmian proyek; ia harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menempatkan perbatasan sebagai prioritas berarti merancang kebijakan dengan perspektif strategis. Wilayah terluar memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Ketika masyarakatnya sejahtera dan merasa diperhatikan, rasa memiliki terhadap bangsa akan semakin kuat. Sebaliknya, ketimpangan berkepanjangan dapat melemahkan kohesi sosial dan rasa keadilan.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Alokasi anggaran harus diarahkan secara proporsional, program pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan evaluasi kebijakan harus dilakukan secara transparan. Infrastruktur, ekonomi rakyat, pendidikan, dan pelestarian lingkungan harus dirancang sebagai satu kesatuan strategi nasional.
Keberhasilan pembangunan sejati tidak diukur dari megahnya gedung atau panjangnya jalan yang dibangun. Ia tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Apakah pemuda memiliki pekerjaan layak? Apakah pedagang kecil merasa aman dalam berusaha? Apakah nelayan mendapatkan hasil yang adil? Apakah anak-anak belajar dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab dengan tindakan nyata.
Indonesia akan benar-benar besar ketika seluruh wilayahnya tumbuh bersama. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal atau merasa terpinggirkan. Membangun dari perbatasan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan komitmen moral untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Kini saatnya kita menegaskan kembali arah pembangunan nasional. Perbatasan harus ditempatkan sebagai pusat perhatian, bukan pelengkap. Dengan keberpihakan yang jelas, strategi yang terukur, dan komitmen berkelanjutan, Indonesia dapat berdiri kokoh—kuat dari timur hingga barat, sejahtera bagi setiap warganya.