Hutan Indonesia bukan sekadar hamparan pohon yang hijau. Ia adalah sumber kehidupan yang menopang ekosistem, iklim, dan kesejahteraan masyarakat. Dari hutan lahirlah udara bersih, air yang mengalir ke desa-desa, dan ruang hidup bagi jutaan flora, fauna, serta komunitas adat. Namun kini, hutan kita menghadapi ancaman serius: Deforestasi legal tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan tidak selalu bersumber dari aktivitas ilegal, melainkan dari izin resmi yang diberikan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai izin pembukaan hutan diberikan untuk perkebunan skala besar, pertambangan, hingga proyek infrastruktur. Secara hukum, semua kegiatan ini sah. Namun di lapangan, Deforestasi legal tinggi meninggalkan dampak ekologis dan sosial yang sangat merugikan. Hutan yang seharusnya menyerap air dan menahan erosi kini gundul. Akibatnya, banjir bandang, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi. Masyarakat di sekitar hutan menjadi pihak pertama yang terdampak, mengalami kehilangan mata pencaharian, dan terancam keselamatannya.
Kerusakan hutan juga berdampak sosial yang serius. Banyak komunitas adat kehilangan akses ke lahan yang selama ini menjadi sumber pangan, obat-obatan tradisional, dan mata pencaharian mereka. Alih fungsi lahan memicu konflik agraria yang berkepanjangan. Ironisnya, semua ini terjadi secara legal. Deforestasi legal tinggi pada akhirnya memperlebar ketimpangan sosial, di mana keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak, sementara kerugian ditanggung masyarakat luas.
Sering kali, deforestasi dibenarkan dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Investasi dipandang sebagai solusi cepat untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun kenyataannya, keuntungan dari Deforestasi legal tinggi bersifat jangka pendek, sementara kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi jangka panjang jauh lebih besar. Biaya pemulihan hutan, penanggulangan bencana, dan dampak kesehatan masyarakat akibat kerusakan lingkungan justru menambah beban negara.
Dampak globalnya juga tidak bisa diabaikan. Hutan Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Setiap hektare yang hilang berarti pelepasan emisi karbon ke atmosfer, mempercepat pemanasan global, dan memperburuk krisis iklim. Jika Deforestasi legal tinggi terus berlanjut, target pengurangan emisi nasional sulit tercapai, dan posisi Indonesia di mata internasional bisa terganggu.
Oleh karena itu, perubahan kebijakan harus segera dilakukan. Evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi perlu dilakukan dengan transparansi penuh. Izin yang terbukti merusak lingkungan harus ditinjau ulang, bahkan dicabut bila diperlukan. Langkah ini bukan penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya memastikan pembangunan tetap selaras dengan keberlanjutan. Mengendalikan Deforestasi legal tinggi justru membuka ruang bagi investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Transparansi menjadi kunci. Data izin, luas konsesi, dan dampak lingkungan harus dapat diakses publik. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa transparansi, Deforestasi legal tinggi akan terus berlangsung di balik birokrasi yang kompleks dan lemahnya pengawasan.
Penegakan hukum juga harus diperkuat. Kajian lingkungan tidak boleh hanya formalitas administratif. Pengawasan lapangan perlu konsisten dan independen. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pesan yang jelas harus disampaikan: praktik yang merusak hutan tidak dapat dibenarkan, meskipun legal. Menghentikan Deforestasi legal tinggi membutuhkan keberanian politik dan integritas kebijakan.
Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media sangat penting. Edukasi publik dan tekanan sosial dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan. Kesadaran kolektif menjadi kekuatan untuk menekan laju deforestasi. Deforestasi legal tinggi hanya bisa ditekan jika semua elemen bangsa berperan aktif, dari pemerintah hingga masyarakat luas.
Indonesia kini berada di persimpangan penting. Apakah akan membiarkan hutan terus hilang secara legal, atau berani mengambil langkah tegas demi masa depan yang lestari? Menghentikan Deforestasi legal tinggi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan alam. Keputusan hari ini akan menentukan kualitas hidup dan keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang.